SOALKALSEL.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat komitmen pengelolaan lingkungan hidup melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dan Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, pada Kamis (5/2/2026) di Jakarta.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
“Kami meyakini bahwa pengelolaan sampah merupakan pintu masuk yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pencapaian target nasional pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni mewujudkan penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tata ruang serta kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengapresiasi langkah progresif yang diambil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendorong kemajuan pembangunan melalui sinergi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Rosa Vivien Ratnawati.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan lingkungan, khususnya persoalan sampah dan limbah.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Posting Komentar