SOALKALSEL.COM, BANJARBARU – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, seluruh program prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru harus tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Menurutnya, efisiensi dilakukan di berbagai lini tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Rapat saja sekarang snack saja, kalau dulu makan nasi kotak, sekarang snack. Jadi efisiensi segala lini kita coba upayakan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
Dalam RKPD 2027, Pemko Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta berbagai isu strategis yang akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027 agar perencanaan pembangunan lebih partisipatif dan tepat sasaran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 tercatat sebesar 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren menggembirakan. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, Pemko Banjarbaru tetap mengidentifikasi sejumlah tantangan strategis, antara lain pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan RKPD 2027 mampu menjadi dokumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru.
(MC Banjarbaru)
Posting Komentar