SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai momentum merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam menjawab berbagai isu sosial di daerah.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bappeda Kalimantan Selatan, serta jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menegaskan forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arahan Presiden RI dan visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.
“Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab isu-isu strategis urusan sosial di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Farhanie di Banjarmasin, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, kebijakan sosial ke depan harus berbasis pada data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir. Validitas dan pemutakhiran data secara berkala dinilai krusial agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain penguatan data, Dinsos Kalsel memprioritaskan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang berada di dalam panti. Peningkatan kapasitas panti sosial serta tenaga pendukung menjadi fokus untuk mengoptimalkan layanan.
Di sisi pemberdayaan, Farhanie menyoroti penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) sebagai strategi mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.
“Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar hingga monitoring keberlanjutan usaha. Tujuannya agar penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan,” jelasnya.
Ia juga mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kemitraan dengan dunia usaha dan filantropi perlu diperkuat.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing,” tambahnya.
Tak kalah penting, Farhanie menekankan optimalisasi peran pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta relawan sosial lainnya sebagai garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat dalam perencanaan strategis, guna menekan risiko dampak sosial serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Melalui forum ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua.
Posting Komentar