SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada awal 2026.
Hingga akhir Februari 2026, total penyaluran KUR tercatat mencapai Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 12.546 orang.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan capaian tersebut didominasi oleh penyaluran KUR konvensional sebesar Rp836,63 miliar atau 96,83 persen, sementara KUR syariah sebesar Rp27,35 miliar atau 3,17 persen.
“Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada awal tahun ini. Hal ini menjadi indikasi bahwa akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Catur di Banjarmasin, Senin (30/3/2026).
Secara nasional, Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-17 dalam penyaluran KUR dan menempati posisi ke-5 di regional Kalimantan. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp307,28 miliar atau 35,57 persen kepada 5.609 debitur
Sementara itu, skema mikro mendominasi penyaluran dengan nilai Rp572,29 miliar atau 66,24 persen kepada 11.436 debitur.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp151,27 miliar kepada 1.833 debitur. Disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp117,28 miliar kepada 1.180 debitur serta Kabupaten Banjar sebesar Rp91,87 miliar kepada 1.469 debitur.
Untuk lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi yakni Rp571,57 miliar kepada 10.844 debitur. Disusul Bank Mandiri sebesar Rp104,05 miliar kepada 885 debitur dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp92,48 miliar kepada 269 debitur.
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan juga terus berjalan. Hingga Februari 2026, total penyaluran UMi mencapai Rp5,38 miliar kepada 997 debitur.
Penyaluran UMi didominasi oleh skema syariah sebesar Rp3,35 miliar atau 62,27 persen, sementara pembiayaan konvensional sebesar Rp2,03 miliar atau 37,73 persen.
Secara nasional, Kalsel berada pada peringkat ke-28 dari 34 provinsi dalam penyaluran UMi, namun menempati posisi ke-3 di wilayah Kalimantan. Penyaluran ini dilakukan oleh empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur terbesar.
“Pembiayaan UMi menjadi pelengkap penting dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau KUR,” jelas Catur.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin kembali menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp0,95 miliar kepada 164 debitur. Diikuti Kabupaten Banjar sebesar Rp0,79 miliar kepada 150 debitur serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp0,63 miliar kepada 107 debitur.
Dari sisi sektor, perdagangan mendominasi penerima pembiayaan UMi dengan porsi mencapai 94 persen, sementara skema kelompok menjadi yang terbesar dengan kontribusi 93,34 persen. PNM mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp3,35 miliar kepada 594 debitur.
Catur menegaskan, untuk mengoptimalkan pembiayaan UMKM, DJPb Kalsel telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama seluruh lembaga penyalur guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak terkait serta melakukan pengawalan secara intensif. Harapannya, tren positif ini tidak hanya terjaga di wilayah tertentu seperti Banjarmasin, tetapi juga merata di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, diharapkan akses pembiayaan bagi UMKM semakin meningkat dan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Posting Komentar