SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kalimantan Selatan dalam mendukung kelancaran komunikasi di tengah masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VIII RAPI Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin, Sabtu (18/4/2026).
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menegaskan bahwa RAPI merupakan motor penggerak komunikasi antarpenduduk yang memiliki peran strategis, terutama dalam situasi yang membutuhkan koordinasi cepat dan akurat.
“Pemerintah berharap RAPI dapat terus memberikan kontribusi yang lebih baik, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera,” ujar Muslim membacakan sambutan Gubernur.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, peran komunikasi radio dinilai tetap relevan dan tidak tergantikan, khususnya saat terjadi kondisi darurat seperti bencana alam, di mana jaringan komunikasi digital kerap terganggu.
“Meskipun komunikasi digital saat ini dominan, namun dalam kondisi kedaruratan, peran RAPI tidak bisa dilepaskan. Komunikasi radio sangat membantu dalam menyebarkan informasi krisis kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bentuk kemitraan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung program-program RAPI dalam membangun sistem informasi yang tangguh bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua RAPI Daerah 19 Kalsel, Rosehan NB, menjelaskan bahwa misi utama organisasi tersebut adalah membantu pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga kecamatan.
Ia menyebutkan, fokus kerja sama RAPI meliputi penanggulangan bencana seperti banjir dan operasi pencarian korban tenggelam, mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah blank spot, serta dukungan komunikasi pada kegiatan keagamaan berskala besar seperti haul.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya Gubernur. Dukungan hibah yang diberikan sangat membantu operasional organisasi di setiap tingkatan,” ujar Rosehan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya legalitas organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Setiap kepengurusan yang baru disahkan diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar diakui secara resmi dan profesional.
Rosehan juga berharap seluruh pengurus dapat menjaga kedisiplinan serta menjadi jembatan informasi yang akurat bagi masyarakat, terutama di wilayah terisolasi saat terjadi situasi darurat.
Posting Komentar