SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Memasuki awal Triwulan II tahun 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif ditopang penguatan pendapatan negara serta percepatan realisasi belanja pemerintah daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, hingga 30 April 2026 realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp9,50 triliun atau sebesar 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
“Belanja negara masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan,” ujar Catur di Banjarmasin, Jumat (29/5/2026).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2,82 triliun atau tumbuh 40,77 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor utama penggerak akselerasi fiskal di Kalimantan Selatan pada awal kuartal II tahun ini.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja negara dengan nilai mencapai Rp6,68 triliun. Meski secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 17,96 persen, TKD tetap berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 berhasil mencapai Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target. Angka tersebut tumbuh positif sebesar 30,30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Catur, pertumbuhan tersebut didorong pemulihan penerimaan perpajakan yang meningkat sebesar 27,09 persen secara tahunan.
“Kinerja penerimaan yang tumbuh positif menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih cukup terjaga. APBN juga tetap hadir sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” katanya.
Dengan perkembangan tersebut, posisi defisit regional tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Meski demikian, kondisi itu dinilai masih dalam batas wajar karena APBN tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus ekonomi daerah.
Selain kinerja APBN, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga April 2026 juga menunjukkan performa yang resilien. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp9,49 triliun atau mencapai 30,17 persen dari target.
Tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah juga mulai menunjukkan penguatan. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menurun menjadi 68,88 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,85 persen.
Pada sisi belanja daerah, realisasi telah mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu anggaran. Capaian ini berbalik tumbuh positif sebesar 10,86 persen secara tahunan setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Kenaikan paling signifikan terlihat pada Belanja Modal yang melonjak hingga 193,96 persen (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.
“Lonjakan belanja modal menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mempercepat pelaksanaan proyek fisik dan infrastruktur lebih awal, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan regional,” jelas Catur.
Ia menambahkan, percepatan belanja produktif tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.
Posting Komentar