.jfif)
SOALKALSEL.COM, PALANGKA RAYA – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan dirinya menerima tiga mandat langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ketiga mandat tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam siniar bersama media di Kantor Kalteng Pos, Palangka Raya, Jumat (22/5/2026), yang turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.
“Saya datang ke Kalteng ini dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan Presiden kepada saya di Kemensos. Ada tiga mandatnya,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, mandat pertama adalah konsolidasi DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau datanya akurat, bantuan kita tepat sasaran dan akan berdampak. Kalau data kita tidak akurat, kita akan memberi orang yang tidak membutuhkan bantuan,” katanya.
Gus Ipul menyebut, konsolidasi DTSEN dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu basis data nasional yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data mulai tingkat RT, RW, kelurahan hingga kabupaten/kota melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Selain penguatan data sosial, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang putus sekolah maupun berisiko putus sekolah.
“Tidak ada tes akademik. Selama dia tidak mampu, boleh masuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari pendidikan, makan hingga seragam sekolah.
“Ini bentuk Presiden ingin memuliakan keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Kalau bapaknya pemulung, janganlah anaknya jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, janganlah anaknya jadi tukang becak,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya.
“Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Mensos, Kota Palangka Raya diberi kesempatan untuk Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
Posting Komentar