Wamenkeu Juda Agung: Strategi Pembiayaan 2026 Fokus Perkuat Pasar Obligasi Domestik

 


SOALKALSEL.COM, JAKARTA - 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus memperdalam pasar obligasi nasional dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Strategi pembiayaan tahun 2026 difokuskan pada pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang prudent.


Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung dalam agenda Indonesia Credit Spotlight 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).


“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik 70 hingga 75 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” ujar Juda.


Ia menjelaskan, minat investor terhadap surat berharga negara Indonesia masih cukup tinggi. Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami oversubscription sebesar 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali.


Selain itu, pada April 2026 pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik mencatat arus masuk bersih sebesar Rp13,4 triliun.


Di pasar internasional, pemerintah Indonesia juga mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2026, di antaranya penerbitan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS yang mengalami kelebihan permintaan hingga 1,97 kali lipat serta penerbitan Samurai Bond senilai 172 miliar yen Jepang.


Pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.


Menurut Juda, penguatan strategi pembiayaan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi kebijakan pembiayaan negara di tengah dinamika ekonomi global.


“Kami menerapkan active liability, pengelolaan kas yang cermat, dan pengungkapan tepat waktu. Kami juga berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan OJK di bawah Forum KSSK agar kebijakan moneter, prudensial, dan pasar modal berjalan selaras,” pungkasnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama