SOALKALSEL.COM, KALSEL - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan subsektor pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
Langkah ini ditempuh sebagai strategi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mendongkrak pendapatan petani di daerah.
Kepala Seksi Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, Darmadi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pengembangan tanaman pangan kini difokuskan pada pengolahan hasil sebagai bagian dari hilirisasi.
“Fokus kami memang pada pascapanen dan pengolahan. Hilirisasi itu arahnya ke pengolahan, agar produk tidak dijual dalam bentuk mentah, tetapi sudah memiliki nilai tambah,” ujar Darmadi mewakili Kepala Dinas PKP Kalsel, Syamsir Rahman, di Banjarbaru, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, komoditas utama yang menjadi prioritas pengolahan meliputi beras, jagung, dan singkong. Namun keterbatasan anggaran membuat pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) masih terbatas.
“Setiap tahun kami maksimal hanya bisa mengalokasikan sekitar tiga unit pengolahan hasil tanaman pangan. Itu pun masih dalam skala sederhana dan diperuntukkan bagi kelompok tani,” jelasnya.
Beberapa bantuan unit pengolahan jagung telah disalurkan di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Jagung pipil diolah menjadi butiran lebih kecil sebagai bahan baku pakan ternak sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan jagung mentah.
Selain itu, fasilitasi pengolahan singkong dilakukan di Kabupaten Tanah Bumbu. Singkong diolah menjadi beras analog atau “oyek”, yang termasuk pangan fungsional dengan indeks glikemik lebih rendah dan baik dikonsumsi penderita diabetes.
“Pangan fungsional tidak hanya sekadar makanan, tetapi memiliki manfaat kesehatan. Ini peluang besar untuk dikembangkan,” ungkapnya.
UPH juga difasilitasi untuk produksi keripik singkong dan aneka olahan lainnya di Kabupaten Barito Kuala. Hingga kini, tiga komoditas utama yang menjadi lokus pengembangan hilirisasi adalah beras, jagung, dan singkong.
Dalam rangka meningkatkan daya saing, Dinas PKP turut memberikan dukungan pengemasan, mulai dari desain hingga bantuan kemasan. Setiap tahun, penguatan pengemasan difokuskan pada dua lokus, dengan prioritas pada beras dan olahan singkong.
Salah satu produk beras merah lokal bahkan telah dipasarkan secara digital melalui platform Shopee, meski masih dalam skala terbatas karena kapasitas produksi petani relatif kecil, rata-rata sekitar tiga hektare lahan.
Selain pengolahan dan pengemasan, promosi produk dilakukan melalui partisipasi dalam berbagai pameran di tingkat daerah maupun luar daerah untuk memperluas akses pasar.
Darmadi menegaskan, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian secara berkelanjutan. Namun, untuk mencapainya diperlukan dukungan penganggaran serta perubahan pola pikir dari sekadar produksi menuju orientasi pasar.
“Kami ingin petani tidak hanya memproduksi, tetapi sampai pada tahap pengolahan dan pemasaran. Mereka perlu pendampingan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas,” katanya.
Ia menambahkan, setelah beberapa tahun tidak mendapatkan dukungan APBN untuk kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), tahun ini pemerintah provinsi kembali mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek hilirisasi dan direncanakan berlanjut pada 2027.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis hilirisasi tanaman pangan dapat berkembang lebih masif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Banua. (MC Kalsel)
Posting Komentar