SOALKALSEL.COM, KOTABARU - Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta Wakil Menteri Dalam Negeri.
Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah.
Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, BUMD tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD pun didorong agar semakin kuat guna memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat dan profesional.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Posting Komentar