SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel, Anisa Murni, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pembangunan daerah tertuang dalam Prioritas Daerah 3, yakni pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur penunjang ekonomi guna mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.
Menurut Anisa, penguatan infrastruktur tersebut diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.
“Penguatan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi diprioritaskan pada kawasan yang berkontribusi tinggi terhadap target pembangunan nasional tahun 2027 dan telah mulai dipersiapkan sejak 2026. Selain itu, pengembangan sistem logistik dan moda transportasi terintegrasi menjadi bagian penting untuk mendukung distribusi logistik dan akses masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Prioritas Daerah 3 terbagi ke dalam tiga sub-prioritas. Sub-prioritas pertama berfokus pada pemenuhan akses dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, meliputi akses air minum, sanitasi aman, perumahan layak huni, serta penguatan akses listrik dan telekomunikasi yang kini telah menjadi pelayanan dasar masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dasar tersebut juga diintegrasikan dengan pengembangan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh, termasuk peningkatan akses jalan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan infrastruktur digital.
“Kita sudah tidak lagi berbicara sanitasi layak, tetapi sanitasi aman. Begitu pula akses telekomunikasi yang kini menjadi pelayanan dasar, sehingga penguatan konektivitas digital menjadi sangat penting,” jelas Anisa.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi lintas pemerintahan mengingat adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Setiap level pemerintahan memiliki batasan kewenangan. Karena itu, perlu penyamaan persepsi dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan agar dapat dituntaskan secara kolaboratif,” tambahnya.
Pada sub-prioritas kedua, Pemprov Kalsel mendorong pengembangan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi, khususnya pada kawasan sentra produksi melalui penguatan jaringan jalan dan jembatan serta pembangunan infrastruktur logistik guna memperlancar distribusi barang dan jasa.
Pengembangan infrastruktur pendukung investasi juga terus didorong, termasuk pengembangan kawasan industri pada klaster Sa-Ijaan Bersujud.
“Kawasan sentra produksi dan kawasan industri menjadi prioritas untuk mendukung investasi daerah. Tantangannya adalah keterbatasan kewenangan dan efisiensi pendanaan, sehingga sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, sub-prioritas ketiga diarahkan pada pengembangan layanan transportasi terintegrasi melalui integrasi transportasi darat dan pengembangan sistem transportasi publik yang terjangkau dan efisien.
Anisa menyampaikan bahwa integrasi layanan Bus Rapid Transit (BRT) dan Buy The Service (BTS) di kawasan Banjarbakula direncanakan akan didukung 91 armada dengan enam koridor. Ke depan, pengembangan moda transportasi serupa juga direncanakan untuk wilayah Sa-Ijaan Bersujud dan Banua Anam.
“Konsep transportasi massal ini tidak hanya untuk Banjarbakula, tetapi juga diharapkan dapat dikembangkan di wilayah Sa-Ijaan Bersujud dan Banua Anam. Kajian pengembangannya saat ini sudah disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan koordinasi tata kelola pelayanan transportasi menjadi hal penting, terutama untuk mendukung sistem logistik di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“Masih ada wilayah yang sulit dijangkau. Karena itu, diperlukan dukungan feeder dari pemerintah kabupaten/kota agar layanan transportasi bisa menjangkau hingga ke pelosok,” katanya.
Selain infrastruktur, Pemprov Kalsel juga menetapkan Prioritas Daerah 4 yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan penanggulangan bencana, khususnya banjir.
Melalui prioritas ini, pemerintah daerah mendorong percepatan pemulihan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penanaman kembali kawasan hulu dan daerah tangkapan air, serta restorasi ekosistem sungai dan pesisir. Pengelolaan limbah terpadu melalui sistem TPS 3R, audit lingkungan, dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas lingkungan.
“Kami berupaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat mitigasi bencana melalui modernisasi sistem peringatan dini dan peningkatan ketahanan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (MC Kalsel)
Posting Komentar