SOALKALSEL.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Aula Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).
Forum yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas” ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan terintegrasi.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar arah pembangunan daerah tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD. Melalui dokumen ini, arah pembangunan dan penganggaran daerah ditetapkan setiap tahun secara terukur, lintas sektor, serta memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.
Syarifuddin menjelaskan, RKPD memiliki peran penting sebagai instrumen penerjemah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang konkret. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerjanya dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini kita melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari DPRD, SKPD, akademisi hingga masyarakat. Harapannya, RKPD 2027 benar-benar selaras dengan RPJMD yang merupakan janji dan harapan kepala daerah dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi besar Kalimantan Selatan di berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan investasi.
“Kita ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul, handal, dan kompetitif. Di sisi lain, kita juga ingin menghadirkan investor agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan. Peningkatan investasi tentu akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyampaikan dukungan legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hari ini sudah ada kesepakatan dan pemahaman bersama, di antaranya terkait kelanjutan pembangunan, penanganan bencana, serta persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah sangat concern terhadap tahapan-tahapan tersebut,” ujarnya.
Supian mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD mendukung penuh program-program pembangunan. Namun yang terpenting adalah implementasinya. Jangan sampai program hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi, karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap pembangunan yang diusulkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya solusi jangka panjang dalam penanggulangan banjir yang tidak terlepas dari faktor lingkungan dan aktivitas manusia.
“Kondisi sungai yang dulu dapat dilalui transportasi air kini mengalami pendangkalan. Ini harus menjadi perhatian bersama melalui pengelolaan lingkungan dan upaya normalisasi sungai secara berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar, melaporkan bahwa forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
“Maksud dan tujuan forum ini adalah menyampaikan program prioritas pembangunan sekaligus menyamakan persepsi terkait pedoman pembangunan daerah tahun 2027. Hasil forum ini akan menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum ini juga menghasilkan berbagai masukan strategis dari masyarakat dan stakeholder.
“Kami menerima sejumlah masukan penting, di antaranya penyusunan grand design mitigasi banjir agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Selain itu, ada masukan terkait peningkatan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas melalui pembangunan yang lebih inklusif,” pungkasnya. (MC Kalsel)
Posting Komentar