SOALKALSEL.COM, BANJARBARU – Upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa terus diperkuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (Dinas PMD Kalsel) melalui penguatan regulasi serta optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto, menjelaskan bahwa dalam konvergensi penanganan stunting, pihaknya menjalankan Aksi 4 dan Aksi 5 sebagai bagian dari strategi nasional.
“Aksi 4 berfokus pada penyusunan peraturan kepala daerah terkait stunting, sementara Aksi 5 menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM di desa,” ujar Eko di Banjarbaru, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, KPM menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dini potensi stunting melalui pemanfaatan aplikasi Electronic Human Development Worker (EHDW) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sejak diterapkan pada 2021, EHDW membantu desa memantau kondisi ibu hamil, balita, serta cakupan layanan dasar lainnya. Secara regulasi, setiap desa minimal memiliki satu KPM.
Namun di Kalimantan Selatan, dari sekitar 1.871 desa, jumlah KPM telah mencapai lebih dari 2.000 orang.
“Ini menunjukkan komitmen desa sangat kuat. Bahkan rata-rata satu desa memiliki lebih dari satu KPM,” ungkapnya.
Tak hanya melakukan pendataan dan pelaporan melalui aplikasi, KPM juga aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Mereka memberikan edukasi pencegahan stunting, mendorong pemeriksaan rutin di posyandu dan puskesmas, serta mengajak ibu hamil dan orang tua balita memanfaatkan layanan kesehatan.
Meski intervensi teknis kesehatan menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, keberadaan KPM dinilai efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat desa.
Eko mengakui berbagai inovasi terus lahir dari desa-desa di Kalsel dalam upaya penurunan stunting. Namun, angka stunting di provinsi ini masih berada di kisaran 32 persen, atau di atas rata-rata nasional, sehingga menjadi perhatian serius lintas sektor.
“Kami bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat provinsi dan kabupaten terus melakukan analisis mendalam. Semua regulasi sudah dijalankan, intervensi sanitasi dan kesehatan juga berjalan, anggaran sudah dikucurkan. Tapi kami tetap mencari di mana letak celahnya agar hasilnya bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan evaluasi program terus dilakukan guna memastikan setiap kegiatan benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting, termasuk memetakan kelemahan dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Kami optimis, dengan kolaborasi lintas sektor, inovasi desa, dan peran aktif KPM, angka stunting di desa-desa Kalimantan Selatan akan terus menurun,” tutupnya.
Posting Komentar