SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin di Hotel Best World Kindai, Selasa (31/3/2026).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, serta dihadiri Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi, para kepala SKPD, narasumber, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ananda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang RKPD yang dinilai memiliki peran strategis dalam merumuskan program pembangunan yang selaras dengan target pemerintah daerah.
“Dokumen perencanaan ini tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam forum tersebut, Pemko Banjarmasin menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang menjadi perhatian utama, seperti pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan normalisasi sungai.
Menurut Ananda, sebagai Kota Seribu Sungai, Banjarmasin harus mampu memastikan pengelolaan lingkungan berjalan optimal, mulai dari penguatan sistem persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga optimalisasi sarana dan prasarana.
“Pengelolaan sampah akan kita genjot semaksimal mungkin. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Pemerintah Kota Banjarmasin, kita akan berlari lebih cepat. Kalau dulu gigi tiga, sekarang kita gigi lima, gaspol,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, serta RKPD Provinsi.
Menurutnya, hal ini penting agar program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mendukung program strategis nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta program pemberian makanan bergizi gratis.
Ia menambahkan, Pemko Banjarmasin juga menargetkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah.
“Di antaranya percepatan penanganan sampah, penanggulangan banjir melalui normalisasi sungai, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemko Banjarmasin berharap arah pembangunan tahun 2027 dapat dirancang secara lebih terarah, sinergis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Posting Komentar