SOALKALSEL.COM, BANJARMASIN – Isu pemerataan layanan air bersih dan penguatan integritas internal menjadi sorotan dalam sosialisasi penegakan hukum yang digelar di PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini tidak hanya membahas pencegahan korupsi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa distribusi air bersih masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah pinggiran kota yang belum terlayani secara optimal.
“Penyaluran air bersih kita belum maksimal, ini fakta yang harus kita perbaiki bersama agar layanan bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait biaya pemasangan sambungan air yang dinilai masih cukup tinggi. Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji skema kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses pemasangan secara gratis.
Di sisi lain, Yamin menekankan pentingnya penguatan integritas dalam tubuh organisasi sebagai langkah utama mencegah praktik korupsi.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan, sekecil apa pun. Integritas harus dijalankan, bukan sekadar diucapkan,” tegasnya.
Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menilai bahwa penguatan sistem harus dibarengi dengan pembentukan karakter individu.
Ia menekankan pentingnya kejujuran dan pengendalian diri sebagai fondasi utama pencegahan korupsi.
“Kalau ingin sistem ini bersih, mulai dari diri sendiri. Jujur, tidak hidup berlebihan, dan selalu bersyukur,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap pelayanan yang merata dapat berjalan beriringan, sehingga tercipta tata kelola yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Posting Komentar